Oleh: Desi Wulan Sari, M.,Si.
Muslimahvoice.com - Layaknya seorang pemimpin, ia akan selalu fokus pada kebutuhan dan kepentingan rakyat, dalam membuat berbagai kebijakan dan menetapkan keputusan suatu aturan akan selau melihat pada kepentingan rakyat yang di pimpinnya.
Pemimpin yang tegas merupakan ciri seorang yang mampu dalam mengubah sudut pandangnya, termasuk dalam menganggap suatu resiko merupakan sebuah tantangan yang mampu membawa kepemimpinannya pada jalan kebaikan bagi orang banyak.
Namun, apalah jadinya jika seorang pemnimpin menetapkan sebuah kebijakan bukan berdasarkan kepentingan rakyat? Seperti halnya, berita yang baru-baru ini terjadi terkait ditetapkannya Kepres nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan minuman keras. Tentu saja, kebijakan terbaru ini menuai banyak kontroversi bagi rakyat, pengamat negeri, tokoh masyarakat dan para ulama yang sangat keberatan dengan kebijakan tersebut.
Bahkan sejak sebelum Kepres ini ditetapkan oleh Presiden, wacana pelegalan miras di daerah lokal, NTT Kupang telah hangat diangkat sebagai masalah publik. Menurutnya Masyarakat banyak yang mengkhawatirkan danpak buruk pada pelegalan miras ini, salah satunya yang dikatakan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kupang. Mereka menolak dengan berunjuk rasa di depan Gedung DPRD, dikatakan legalisasi miras hanya akan merusak kesehatan dan moral generasi muda di daerah ini, serta bertentangan pula dengan budaya, sosial dan nilai-nilai agama. (indonesia-menalar.com,29/12/2018).
Hari ini, juga terbukti bahwa ketetapan lampiran pada pelegalan miras tidak disambut positif oleh sebagain besar kalangan negeri. Seperti halnya pengamat politik Rocky Gerung menilai kebijakan itu awal dari dimulainya efek negatif Omnibuslaw yang sejak awal dicurigai disponsori korporasi besar demi leluasanya berinvestasi di Indonesia. (fajar.co.id, 1/3/2021). Senada dengan pendapat tersebut, bagi Ketua MUI kearifan lokal di beberapa daerah bukan menjadi dalih pelegalan miras. Menurut M. Cholil ia pribadi menolak ketetapan pelegalan miras tersebut. Karena hanya akan memberikan keuntungan pada segelintir orang, namun akan menimbulkan kerugian besar bagi masa depan rakyat. (antaranews.com, 1/3/2021).
Dari tanggapan para tokoh masyarakat dan pengamat politik negeri, sangat jelas tergambar bagaimana sebuah miras akan sangat merusak dan menjadi kekhawatiran besar umat muslim dan masyarakat dengan generasi mudanya di masa yang akan datang. Rasa khawatir sudah ada walau tak ada kata pelegalan di dalamnya. Lantas bagaimana jadinya jika pelegalan itu justru disuarakan oleh pemimpin rakyat yang notabene semestinya sebagai pelindung rakyat dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai seorang pemimpin?
Dan, akibat penolakan keras rakyat pada kepres tersebut, pada akhirnya membuat Presiden menarik kembali ketetapan yang sudah dibuatnya. Dengan membatalkan Kepres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan minuman keras. Hal ini disambut positif oleh masyarakat, karena suara yang disampaikan, telah membuat pemimpin negeri menggerakkan keputusan yang telah diambilnya untuk dibatalkan kembali.
Adanya indikasi dari berbagai kalangan masyarakat, atas dimunculkannya ketetapan Kepres ini seakan hanya sebuah upaya uji reaksi masyarakat terhadap ketetapan yang dibuat. Karena para pengusaha global yang tengah menanti kemudahan-kemudahan untuk berinvestasi, membuat gebrakan dan berbagai upaya yang patut dicoba sebagai jalan kemudahan mereka.
Inilah dampak yang tengah dihadapi rakyat negeri, jika sistem yang tengah menaungi negeri dikusai oleh sistem kapitalis, maka kepentingan-kepentingan para penguasa global dalam memenuhi proses kehidupan mereka akan terus dikedepankan, dengan memikirkan berbagai keuntungan demi kelompoknya semata, tanpa memperdulikan nasib rakyat yang menjadi korbannya.
Maka, jika saja seorang pemimpin memiliki sikap tegas dalam melindungi kepentingan rakyat, tentu hal-hal yang terkait dengan kepentingan orang banyak tidak akan terabaikan. Karena setiap tindakan yang diambil akan penuh perhitungan baik buruknya bagi negara dan rakyat sebagai penerus genersi bangsa di masa yang akan datang.
Maka, saatnya umat memiliki pemimpin yang tegas dan penuh ketakwaan. Sehingga setiap kebijakan yang dibuat pemimpin akan selalu berlandaskan pada amar makruf nahi mungkar. Selalu mengajak rakyatnya berjalan dalam koridor jalan yang benar, bukan jalan yang sesat ataupun menyesatkan. Harapan terbesar umat saat ini, yaitu hadirnya sosok pemimpin dambaan umat agar negeri ini berada dalam jalan keselamatan. Wallahu a’lam bishawab.[]