Oleh: Rina Yulistina
Muslimahvoice.com - Kebijakan kontroversi Presiden menyebabkan pro kontra, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkait Bidang Usaha Penanaman Modal miras ada dalam lampiran III Perpres tersebut. Penolakan tak hanya terjadi pada masyarakat secara umum namun Parpol pun turut tak mensetujui yaitu PKS, PPP, Demokrat dan PAN, tak cukup disitu tokoh NU sekaligus pimpinan MUI KH Cholil Nafis dengan tegas mengharamkan miras.
Di dalam Perpres tersebut disebutkan hanya empat provinsi yang menjadi tempat investasi miras seperti Bali, NTT, Sulut, dan Papua dengan dalih sesuai dengan kearifan lokal. Kebijakan investasi miras pun digadang-gadang mampu meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran.
Jika kita hanya melihat secara sekilas keberadaan investasi miras, maka yang ada dibenak hanya keuntungan negara APBN meningkat, mengurangi pengangguran, dan toh hanya diterapkan di empat provinsi saja itu artinya masyarakat di provinsi lain tak perlu terlalu khawatir dan tak perlu ikut-ikutan melarang apalagi ketika pendapatan negara naik maka seluruh rakyat Indonesia yang menikmati hasilnya. Pemikiran tersebut lahir dari pemikiran seseorang yang hanya berfikir tentang "uang" dia tidak akan berfikir lebih jauh apalagi mendalam dampak negatif dari miras.
Investasi miras bukan sebatas pelegalan miras namun lebih dari itu pengembangan sebagai industri bidang ekonomi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Perpres 10/2021 bertujuan meningkatkan daya saing investasi dan mendorong bidang usaha prioritas. Merujuk Pasal 6 Perpres 10/2021, industri miras yang termasuk bidang usaha dengan persyaratan tertentu itu dapat diusahakan oleh investor asing, investor domestik, hingga koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Investasi asing melakukan kegiatan dengan nilai investasi Rp 10 miliar diluar tanah dan bangunan. (kontan.co.id, 24/2/2021)
Investasi miras pada dasarnya membuka tabir kebobrokan kaum kapitalis menyelesaikan permasalahan ekonomi, kondisi negara yang sekarat dengan tumpukan hutang akhir November 2020 saja telah mencapai Rp5.910,64 triliun (bisnis.com, 2/1/2021) yang menyebabkan Indonesia dinobatkan sebagai negara Utang Luar Negeri tertinggi di dunia dengan pendapatan kecil-menengah, berdasarkan laporan International Debt Statistics (IDS) 2021 atau Statistik Utang Internasional yang dirilis Bank Dunia.
Sehingga pemerintah harus segera mengambil tindakan supaya tetap bisa membayar hutang negara, setelah pajak dinaikan ternyata masih kurang, dana haji diembat tak luput dana wakaf pun jadi sasaran masih dinilai belum cukup, maka investasi miras pun ditabrak. Bukankah hal itu begitu mengerikan? Tak peduli halal tak peduli haram selama hal itu menguntungkan maka haram pun bisa menjadi halal.
Sungguh miris di negeri mayoritas muslim halal haram menjadi bias, sistem sekuler kapitalis menyeret negeri ini mendekati perbuatan yang dimurkai oleh Allah yang jauh dari cita-cita para pahlawan. Sesuatu yang haram tidak akan bisa membawa keberkahan sedikitpun, keuntungan yang dibayangkan oleh pemerintah terkait investasi miras pun pada dasarnya banyak yang meragukan.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan pada laman okezone.com (1/3/2021) investasi miras malah akan mencoreng wajah Indonesia di mata investor asing terutama investor dari negara-negara muslim, pengembangan wisata halal pun akhirnya rusak, dampak investasi miras terhadap ekonomi kecil sedangkan efek negatifnya besar, berdampak buruk pada iklim investasi Indonesia jangka panjang.
Bukannya memberikan solusi, investasi miras ini malah memberikan dampak negatif yang sangat besar mulai dari segi ekonomi, kesehatan, moral dan sebagainya. Maka sangat tidak bijak jika pemerintah mengambil langkah ini. Apakah menunggu Indonesia hancur baru tersadar? Padahal jelas di dalam Islam miras merupakan induk dari segala kejahatan. "Khamr adalah induk dari kekejian & dosa yg paling besar. Siapa saja yang meminum khamr, ia bisa berzina dg ibunya, saudari ibunya & saudari ayahnya." (HR ath-Thabrani)
Pada dasarnya banyak cara yang bisa diambil oleh pemerintah untuk memperoleh pendapatan negara selain dari investasi miras diantaranya mengambil alih pengelolaan SDA yang melimpah ruah di Indonesia dari tangan para investor asing, mengoptimalkan ekspor non migas bisa berupa hasil hutan, pertanian, perikanan, industri kreatif, mengembangkan UMKM, mengembangkan pariwisata, meminimalisasi impor, dan lain sebagainya.
Selain itu mengambil kembali uang yang digondol para koruptor kelas teri hingga kelas kakap begitu sangat penting dan wajib karena tikus berdasi itulah yang menyebabkan negara rugi dan rakyat sengsara, negara pun wajib menghentikan kebiasaan buruk hobi berhutang. Dengan cara-cara seperti itu tentunya akan meningkatkan pendapatan negara agar APBN tak selalu defisit.
Hal itu bisa terwujud jika penerapan negara tak lagi berkiblat pada sekuler kapitalis, karena selama yang diterapkan sekuler kapitalis maka solusi yang ditawarkan pun akan terus menimbulkan permasalahan yang baru. Dibutuhkan sistem alternatif yang menciptakan solusi fundamental, bukan menjadi suatu masalah besar jika negara kita mencoba solusi Isam, Islam memberikan solusi yang jelas dan telah terbukti. Bukan sekedar mengambil sistem ekonomi syariah saja namun seluruh sistem Islam yang lain seperti sistem sanksi yaitu hukuman potong tangan bagi para koruptor tetntunya para koruptor tersebut akan berpikir ribuan kali ketika akan korupsi.
Sistem politik dan pemerintah Islam pun bisa dicoba untuk diterapkan, dimana seorang pemimpin tidak dipilih berdasarkan banyaknya uang yang disetor pada waktu pemilu sehingga ketika seorang pemimpin menjabat mereka tak punya balas budi terhadap partai maupun para pemilik modal yang telah memodali mereka duduk ditapuk pemerintahan. Sehingga ketika mereka membuat kebijakan murni untuk kepentingan rakyat.
Tidak ada satupun sistem Islam yang merugikan manusia malah dengan penerapan sistem Islam keberkahan dari langit pun akan menyapa, menjadi Islam rahmatan lil'alamin bukan hanya sebatas untuk muslimin semata namun untuk non muslim pun akan mendapatkan keberkahan. []