Oleh: Rina Yulistina
(Kontributor Muslimah Voice)
Muslimahvoice.com - Kenaikan harga kebutuhan pokok terus berlanjut meskipun Natal dan Tahun baru (Nataru) telah lewat. Mulai dari daging ayam, daging sapi, sayuran, cabai, sekarang giliran kedelai sebagai bahan utama pembuatan tahu dan tempe. Tahu dan tempe bukan sekedar naik namun menghilang dipasar, para produsen mogok berproduksi mulai tanggal 31 Desember hingga 2 Januari hal ini disebabkan harga kedelai naik dratis yang semula harga 7000/kilo naik menjadi 9.000-9.500/kilo.
Kenaikan harga kedelai bukan terjadi kali ini saja, sudah terjadi berkali-kali hal ini disebabkan karena Indonesia sangat bergantung pada impor. Tak tanggung-tanggung berdasarkan data dari Guru Besar Bidang Pangan, Gizi dan Kesehatan IPB, Made Astawan menyatakan Indonesia impor 2-2,5 juta ton/tahun. Impor terbanyak kedelai dari AS sebesar 1,14 juta ton, disusul Kanada, Brasil, dan Uruguai.
Sedangkan produksi dalam negeri tahun 2019 hanya 800rb ton/tahun, yang lebih tragis ditahun 2021 pemerintah hanya menargetkan 420rb ton/tahun. Bukannya semakin naik tapi malah nyungsep. Dari sini jelas hingga kapan pun kenaikan kedelai akan terus terjadi lalu siapa lagi yang akan dirugikan jika bukan produsen tempe, tahu, pedangang dan konsumen.
Terdapat dua alasan mendasar ketidak seriusan pemerintah dalam mengatasi krisis kedelai:
Pertama, kurangnya perhartian pemerintah kepada petani kedelai. Made Astawan, Guru Besar IPB menyebutkan kedelai lokal tidak didukung oleh industri perbenihan yang kuat, mekanisasi usaha tani berskala besar, edesiensi, dan lahan luas khusus kedelai. Keuntungan yang didapat petani sangat sedikit ketimbang hasil padi dan jagung.
Kedua, UU Cipta kerja telah menghapus pasal-pasal yang melindungi petani dan produk pertanian. Diantaranya: Frasa pasal 30 ayat (1) UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan), Pasal 15 dan Pasal 101 Sanksi bagi orang yang mengimpor saat kebutuhan dalam negeri tercukupi.
Dua hal mendasar tadi terjadi bukan secara tiba-tiba namun dua hal tersebut merupakan konsekuensi dari perjanjian yang perdagangan internasional seperti WTO dan yang terbaru perjanjian RCEP. Perjanjian internasional yang seolah-olah menguntung namun pada faktanya malah merugikan Indonesia.dan memberikan keuntungan bagi negara besar. Apalah dikata setiap negara penerap demokrasi kapitalis tidak akan bisa terlepas dari berbagai bentuk perjanjian internasional yang digagas oleh negara-negara besar.
Oleh karena untuk mengakhiri penderitaan rakyat dan demi mewujudkan impian swasembada pangan sudah saatnya pemerintah meninggalkan sistem demokrasi kapitalis yang telah terbukti gagal mensejahterakan rakyat.
Sistem Islam dalam Khilafah memberikan solusi paripurna menuju swasembada pangan dengan cara menerapkan sistem Islam dan mengenyahkan demokrasi kapitalisme dengan seperti itu Indonesia bisa menjadi negara independen tanpa intervensi asing sehingga kebijakan yang diambil murni dari Islam.
(1) Memutus kerjasama internasional yang sangat jelas merugikan bangsa.
(2) Memilah-milah kerjasama dengan negara lain, tidak akan melakukan kerjasama dengan negara yang memusuhi Islam dan ingin menghancurkan Islam.
(3) Mengoptimalkan penyerapan hasil pertanian dalam negeri dan mendistribusikan hasil produksi sehingga tidak ada kelangkaan disuatu daerah, impor merupakan pilihan terakhir jika memang benar-benar tidak ada hasil pertanian.
(4) Mengoptimalkan peran lulusan pertanian dari perguruan tinggi untuk mengaplikasikan ilmunya beserta mengedukasi para petani,
(5) Memberikan pelayanan gratis berupa pupuk, bibit dan alat pertanian.
(6) Pelarangan lahan pertanian dialih fungsikan.
(7) Kebijakan menghidupkan tanah mati, sebagaimana hadits Rasulullah :
"Barangsiapa memiliki tanah, maka tanamilah atau berikan kepada kawannga." (HR. Muslim)
(8) Mengembangkan teknologi mutlak harus dilakukan untuk menemukan berbagai varietas unggul dan agar terjadi efektifitas lahan dengan penemuan bibit berkualitas.
Dengan seperti itu maka cita-cita swasembada pangan akan terwujud dan permasalahan kelangkaan bahan pangan yang terus berulang tidak terjadi lagi. Sehingga kesejahteraan rakyat benar-benar bisa diwujudkan di jamrud khatulistiwa ini. Wallahu a'lam. []
#Ketahanan #Pangan