Oleh : Mbak Poer (Pendidik Generasi )
Muslimah-voice.com - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 semakin menunjukkan penguatan dinasti politik. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan Sistem Informasi dan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (Sirekap KPU)
Pada Pilkada serentak 2020, calon kepala daerah yang berasal dari keluarga Ratu Atut bakal bisa dipastikan menyapu kemenangan di tiga daerah; Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan (merdeka.com, 12/12/20)
Menyusul keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam deretan dinasti politik sebagai presiden pertama yang mempunyai anak sebagai kepala daerah. Dimana putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Teguh Prakosa unggul telak atas pasangan Bagyo-Supardjo di Pilwalkot Surakarta. Pasangan Gibran-Teguh mengantongi 87,15% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika. Menantu Jokowi, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachmabishawab. atas pasangan Akhyar Nasution-Salman Al Farisi di Pilwalkot Medan. Pasangan Bobby-Aulia mengantongi 55,29% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika (katadata.com, 12/12/20)
Sangat terlihat dari kemenangan keluarga petahana pada Pilkada 2020, menegaskan bahwa demokrasi tak bisa melepaskan diri dari politik dinasti. Jika latar belakang membangun dinasti ini bukan sekedar ingin jadi pengusa namun mereka juga sebagai pengusaha sehingga dapat mengatur bisnis sesuai anggaran negara, khususnya APBD seperti yang dituturkan Ade Irawan seorang Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW)
Dalam demokrasi dimana suara rakyat dijunjung tinggi hingga seorang pemimpin dipilih berdasarkan suara terbanyak, tak peduli dia seorang petahana ataupun keturunannya, atau bagaimanapun sifat calon tersebut yang disenangi ataupun tidak oleh masyarakat jika dia mampu "membiayai" kampanyenya maka dia dapat terpilih. Jika dalam Islam kehadiran seorang kepala pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan mampu menjadi pengayom bagi seluruh warga negaranya. Pemimpin ibarat perisai bagi umatnya.
Pentingnya kehadiran seorang pemimpin, seorang kepala negara diharapkan mampu melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahiwata'ala. Karena dalam Islam semua hukum berdasarkan hukum syara.
Dalam sejarah Islam mencatat mekanisme pemilihan kepala negara diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dalam pelaksanaannya. Islam tidak memberikan mekanisme yang baku dalam proses pemilihannya, sehingga lebih sederhana prosesnya, tak menggunakan mahar ataupun biaya kampanye yang mahal. Syarat seorang kepala negara diatur dalam kajian ilmu politik Islam. Antara lain syaratnya adalah harus seorang laki-laki, Islam, baliqh, berakal, status merdeka, berilmu, adil, memiliki kecakapan diri.
Allah SWT berfirman, “Wahai Daud, Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (pemimpin atau penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu”, dikutip dari QS (38) : 26.
Kemudian para kepala daerah dipilih oleh khalifah sebagai kepala daerah, tentunya semua berpegang pada hukum syara.
Begitu sederhananya proses pemilihan seorang pemimpin dalam Islam, sehingga tak perlu berpikir mengembalikan biaya kampanye yang mahal ataupun melanggengkan jabatan dengan dinasti politik ataupun melanggengkan bisnisnya demi kemakmuran sendiri. Sebab dalam Islam pengaturannya sesuai hukum syara yang diatur sang Pencipta hingga kesejahteraan umat terjaga. Islam rahmatanlilalamin.
Wallahua'lam bishawab.
#Politik