Oleh: Ummu Alkhalifi (Anggota Komunitas Setajam Pena)
Korban pandemi virus corona di Indonesia terus saja meningkat. Apalagi tanda-tanda akan menurunnya kasus juga belum nampak. Sistem PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diterapkan oleh pemerintah dinilai kurang efektif, karena faktanya wabah virus Covid-19 terus saja mengalami peningkatan setiap harinya.
Kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus juga nampak dikesampingkan, karena dengan alasan laju perekonomian. Walhasil keselamatan nyawa rakyatpun dinomorduakan. Ditambah lagi kesadaran pada masyarakat yang sangat memprihatinkan, mereka melanggar tanpa berfikir dampaknya.
Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa berimplikasi luas. Termasuk kemungkinan akan bertambahnya kelompok masyarakat yang terdampak sehingga membutuhkan bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan muncul kebutuhan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak dalam bentuk bantuan sosial, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.Menurut dia, ada dua aspek penting yang perlu dikalkulasi terkait bila diperlukan bansos tambahan, yakni penentuan target bantuan dan juga kesiapan anggaran. Dua aspek tersebut membutuhkan telaah mendalam dan koordinasi.
"Jadi ini tidak bisa mendadak. Kementerian Sosial bersikap menunggu arahan Presiden Joko Widodo. Kalau opsinya adalah menambah bansos, kami siap saja. Prinsipnya Kementerian Sosial siap melaksanakan arahan Presiden," ungkapnya.
Juliari memastikan akan ada langkah-langkah koordinasi dengan Pemprov DKI bila memang Presiden memerintahkan penguatan program jaring pengaman sosial (JPS). Hingga hari ini, lanjutnya, Kementerian Sosial belum akan mengambil kebijakan tertentu, sejalan dengan pengetatan PSBB Pemprov DKI (detiknews.com 13/9/20).
Ketidakjelasan pemerintah dalam penerapan PSBB ini bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru hanya akan memunculkan masalah yang baru, yaitu munculnya gejolak di tengah-tengah masyarakat. Apalagi jika masyarakat akan berada dalam kondisi terancam sebab peluang penyebaran virus tak terelakkan lagi.
Pemerintah tidaklah cukup hanya sekedar mengupayakan berupa bantuan-bantuan saja. Pasalnya umat manusia tidak hanya kesulitan akan ekonomi saja, belum lagi jika diketahui tidak semua yang terdampak terciprat dana sosial tersebut. Masyarakat haruslah terbebas dari ancaman wabah ini, sehingga seluruh aspek kehidupan kembali berjalan dengan normal.
Namun yang terjadi saat ini sangatlah jauh dari apa yang diharapkan masyarakat. Pemerintah menentukan kebijakan yang tidak menyelesaikan permasalahan rakyatnya. Apalagi rezim kapitalis yang diterapkan yang ada hanyalah semakin membuat umat menderita jauh dari kelayakan dan kesejahteraan.
Sudah saatnya kita sadar bahwa kebijakan pemerintah yang berakibat buruk bagi rakyat, termasuk penerapan PSBB yang diberlakukan saat wabah menjangkit. Karena kebijakan ini justru berbahaya bagi rakyat di tengah pandemi ini. Sekaligus mengoreksi penguasa agar lebih peduli terhadap bagaimana nasib akan rakyatnya, dan bersungguh-sungguh dalam menerapkan solusi untuk memutus penularan covid-19.
Dalam pandangan Islam, jika pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial pada masyarakat, maka urusan semua kebutuhan umat adalah tanggung jawab negara. Sehingga rakyat tidak kalang kabut menaati kebijakan yang ditetapkan. Urusan perut rakyat teratasi, penyebaran virus pandemi pun akan terhenti.
Yang harus kita lakukan sebagai umat Islam dan para penguasa adalah menjadikan Syari’at Islam sebagai satu-satunya solusi disetiap problematika yang mendera bangsa ini. Sekaligus menyerukan agar Umat dan penguasa sadar bahwa wabah covid-19 adalah peringatan dari Allah Swt, agar semuanya kembali kepada Syariah Islam secara menyeluruh dan meninggalkan ideologi kapitalisme yang nyata terbukti menyengsarakan rakyat.
Harus disadari semakin meningkatnya jumlah kasus Covid-19 ini menunjukkan bahwa solusi yang diterapkan oleh pemerintah terdapat kesalahan. Dan kesalahan itu terjadi karena para penentu kebijakan tidak mengambil Islam sebagai solusi. Padahal Islam adalah agama yang sempurna yang memiliki solusi dalam mengatasi setiap persoalan termasuk wabah pandemi seperti saat ini.
Meninggalkan hukum Allah dalam mengurusi rakyat dan untuk menjalankan pemeritahan adalah suatu kemaksiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemaksiatan ini akan menjadi peluang datangnya musibah dan bencana dari Allah Swt, dan panjangnya kasus Covid-19 ini menjadi musibah yang terjadi akibat kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa karena tak kembali kepada Islam.
Allah Swt berfirman: “Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Ruum: 41)
Seharusnya hukum buatan manusia yang realisasinya hukum tersebut hanya menguntungkan penguasa dan pengusaha harus ditinggalkan, sementara rakyat sengsara akibat kebijakan-kebijakan zalim yang dibuat dan disepakati oleh orang-orang yang menjadikan keuntungan semata sebagai tujuan utama.
Wallahua'lam bish-shawab.[]