Oleh : Salma Shakila
Hari itu, ketika jadwal mengajar online saya jadi lemes rasanya ketika ada siswa saya yang menuliskan surat izin tidak bisa mengikuti pembelajaran karena tidak punya kuota".
Di satu sisi saya berpikir, alasan punya kuota atau tidak sekarang jadi alasan baru bagi siswa untuk tidak masuk kegiatan pembelajaran. Tapi di sisi lain, ini membuktikan akses pembelajaran adalah terkait uang, kalangan berpunya atau tidak. Yang punya uang bisa beli kuota untuk ikut pembelajaran. Tapi yang tidak punya kuota bagaimana? Bukankah hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa ini tanpa terkecuali. Baik dia punya kuota atau tidak? Punya HP Android - Smartphone atau tidak? Jika begini soal masalah pendidikan ini bukan lagi urusan individu masyarakat tapi pengurusan negara yang tentu membutuhkan solusi.
====
Jika pemerintah memang diputuskan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah daring (dalam jaringan), banyak pihak mengatakan seharusnya pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperhatikan bantuan di bidang pendidikan yang turut terdampak adanya wabah pandemi Virus Corona ini dengan menyediakan internet gratis bagi para siswa selama mengikuti pembelajaran jarak jauh. Bantuan bisa berupa fasilitas internet gratis di masing-masing Kantor Desa atau pemberian kuota untuk para siswa.
PJJ ini terpaksa dilakukan dengan sistem daring merupakan imbas dari pandemi Covid-19. Tapi harusnya juaga pemerintah peduli terhadap beban ekonomi yang berat dirasakan masyarakat akibat wabah ini. Mulai dari banyak orang tua yang mengeluh karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kebutuhan sekolah anaknya. Selain itu PJJ dengan daring tidak lancar karena sulitnya sinyal yang dialami oleh siswa yang berada jauh dari perkotaan. Hal itu membuat pembelajaran daring tidak bisa berjalan maksimal hingga berujung penerapan model luring.
Pemerintah seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentu harus ada solusi mengingat problem internet tidak dialami oleh satu dua pelajar saja. Perlu diingat bantuan pendidikan ini perlu diprioritaskan, sebab pendidikan juga bagian dari hak dasar rakyat. Sangat tidak diinginkan wabah memukul mundur sektor pendidikan, sebab sektor ini adalah salah satu basis penyumbang kualitas generasi penerus peradaban.
====
Karena tidak lancarnya PJJ dengan metode daring salah satunya karena tidak semua siswa punya smartphone untuk pembelajaran dalam jaringan (daring). Maka ada beberapa sekolah yang menyiasatinya dengan menerapkan pembelajaran luar jaringan (luring) atau tatap muka selama sebulan terakhir. Tentu saja pembelajaran tatap muka di rumah siswa itu tidak dilakukan tiap hari. Melainkan, hanya dua kali dalam seminggu. Cara ini ditempuh menyiasati beberapa kendala dalam pembelajaran daring. Masih ada orang tua siswa yang belum memiliki gawai. Jika ada, jenisnya belum smartphone.
Tidak hanya itu, faktor geografis dan kesulitan siswa dalam mengakses teknologi menjadi salah satu penyebab proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan sepenuhnya secara daring (online). Dari keseluruhan kondisi sekolah di beberapa daerah sekitar 25 persen sekolah memilih melakukan pembelajaran luring (offline) secara penuh. Sementara 75 persen sisanya memilih mengombinasikan antara daring dan luring.
Guru seharusnya diberi kebebasan untuk mengatur sendiri teknis pembelajaran. Yang penting anak dapat memahami dan menguasai materi yang disampaikan. Untuk itu, diperlukan inovasi dan kreativitas setiap guru dan kepala sekolah dalam PJJ ini.
Jika melihat pola penanganannya sejak awal pandemi di Indonesia tidak segera berakhir. Lalainya pemerintah berdampak pada pendidikan yang mengakibatkan harus daring dalam pembelajarannya. Daring pun banyak kendala dalam pelaksanaannya, pembelian kuota data hingga sinyal serta ketersediaan Smartphone yang memadai. Namun semua itu tak difasilitasi penuh oleh pemerintah, rakyat dibiarkan bertahan sendiri. Keadaan yang demikian pun mendorong beberapa sekolah untuk melakukan luring, yang ternyata juga banyak kendala dalam pelaksanaannya. Apalagi luring punya risiko menjadi cluster penyebaran jika tidak dengan protokol kesehatan yang ketat.
Oleh karena itu pemerintah seharusnya segera cepat tanggap menangani pandemi ini dan menyelesaikannya. Pemerintah baik pusat atau daerah seharusnyab memberikan fasilitas dan sarana bagi masalah pendidikan selama pandemi. Dalam islam, amanah memimpin adalah tanggungjawab di hadapan Allah. Pemimpin dalam Islam tidak akan lalai dalam mengurusi urusan rakyatnya.
====
Saya jadi ingat, waktu pembatasan sosial berskala besar diberlakukan ketika Idul Fitri. Di hari pertama Idul Fitri pemerintah melarang rakyatnya untuk mudik dan bersilaturahmi dengan tatap muka. Silaturahmi diganti dengan virtual bisa melalui sambungan telpon, aplikasi zoom dan aplikasi sejenis.
Waktu itu saya berpikir, sinyal di hari pertama begitu lancar padahal saya menebak pasti hampir seluruh rakyat Indonesia menggunakan internet di hari itu. Ada apa? Apa sinyal dibuat lancar agar rakyat Indonesia tidak memaksa keluar rumah karena silaturahmi dengan virtual sudah memadai? Ini membuktikan jika pemerintah niat, pasti bisa dikondisikan.
Begitupun dengan masalah PJJ daring, jika ada niat mengurusi rakyatnya terutama anak bangsa dalam hal pendidikan, pengadaan fasilitas internet bagi pendidikan ini akan bisa dinikmati oleh seluruh pelajar di Indonesia dengan mudah, murah, dan lancar. Sehingga bisa meminimkan luring. Karena luring sangat berisiko menambah penyebaran Virus Covid-19. Jadi tinggal seniat apa pemerintah mengatasi persoalan internet dalam PJJ daring di masa pandemi ini.[]