Oleh : Siti Amelia Q.A S.IP,. M.IP
Presiden Joko Widodo menegaskan, pembangunan infrastruktur akan tetap berlangsung di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19. " Penanganan Covid-19 tetap berjalan, pembangunan infrastruktur tidak kita lupakan," tulis Jokowi di akun Facebook resminya, Selasa (7/7/2020). Jokowi memberi pesan bahwa peran jalan tol penting di masa pandemi ini untuk menyuplai kebutuhan masyarakat hingga alat kesehatan. Dua proyek yang tetap berjalan yakni Tol Trans Sumatera serta Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), serta proyek infratrustur lainnya baik yg sudah terselesaikan maupun yang sedang berjalan.
Seperti yang kita ketahui dan rasakan bersama, Pandemi Covid-19 ini telah banyak mengubah tatanan kehidupan, tidak hanya untuk masyarakat kalangan bawah, kalangan ataspun tak ayal juga terkena dampak dari Pandemi Covid-19 ini. Terutama di sektor ekonomi dan pendidikan. Keluhan masyarakat terkait ketidaksiapan pemerintah menangani Pandemi ini semakin menambah beban berat masyarakat. Penanganan pandemi oleh pemerintah yang dinilai kurang maksimal bahkan terkesan menyepelekan, berbanding terbalik dengan gencarnya pelaksanaan proyek pembangunan infratrusktur.
Disatu sisi, di tengah himpitan ekonomi. Masyarakat harus dihadapkan oleh peraturan terkait pendidikan dimasa pandemi. Yakni pembelajaran online atau jarak jauh, yang oleh sebagian masyakat dinilai memberatkan. Baik itu di pihak sekolah, guru-guru, murid-murid maupun orang tua murid. Berbagai kisah dari yang menyedihkan, memprihatinkan bahkan unik sekalipun tersaji selama pembelajaran online.
Seperti kisah memprihatinkan berikut ini. Sebut saja namanya Darwin, seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun asal Cemani, Grohol Sukoharjo. Darwin memang berprofesi sebagai penjual cilok keliling selepas sekolah, guna membantu orang tuanya yang hanya bekerja sebagai buruh. Uang yg didapat biasa dipakai untuk tambahan uang sekolah dan jajan bersama adiknya. Namun, setelah adanya Covid-19 ini alhasil uang yang didapat Darwin mau tak mau disisihkan untuk membeli kuota internet agar pembelajaran online dapat berjalan. Cukup mengiris hati, dimanakah peran negara menghadapi situasi ini. Sedangkan banyak kasus-kasus serupa Yang lebih memprihatinkan, seperti tidak terjangkaunya akses internet di daerah pelosok, tidak memiliki hp android untuk mengakses youtube, zoom atau media online lainnya, tidak mampu membeli kuota, bahkan tidak memiliki dana untuk mengeprint tugas online yang diberikan sekolah. Keluhan yang sama dirasakan berbagai pihak, terutama ibu- ibu yang mendampingi proses belajar anak dirumah dengan seabrek ketentuan dari sekolah.
Berbagai polemik yang bermunculan tersebut tidak serta merta menjadi bahan renungan, pertimbangan maupun pemberian solusi yang efektif dalam rangka mengatasi permasalahan di masa pandemi ini. Bahkan Mendikbud sendiri, Nadiem Makarim pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2020 mengaku "kaget" ternyata banyak siswa-siswa yang tak memiliki akses internet yang memadai bahkan tidak memiliki aliran listrik.
Lalu jika banyaknya kasus-kasus dimasa pandemi ini, bagaimana pemerintah masih tetap menjalankan proyek-proyek infrastruktur yang jika ditelaah hanya menguntungkan pihak swasta atau asing sebagai pemegang modal. Kesenjangan pembangunan akibat pembangunan yang tidak merata, semakin terkuak. Apalagi yang berada di daerah pelosok atau pedalaman dimana akses atau fasilitas yang memadai tak ayal hanya khayalan.
Masa pandemi seakan menyingkap kegagalan pembangunan kapitalistik yang jor-joran dilakukan. Namun, pembangunan yersebut tidak memberi daya dukung atau manfaat bagi pemenuhan kebutihan dasar rakyat. Pembelajaran jarak jauh yang menuntuk fasilitas atau sarana telekomunikasi dan ketersediaan jaringan, memaksa puluhan juta pelajar kehilangan haknya.
Proyek pembangunan infrastruktur tidak menyentuk aspek-aspek penting yang menjadi hak warga negara Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan seakan mengamputasi hak pendidikan, terutama selama masa pandemi ini. Pembangunan yang dilaksanakan hanya menguntungkan pemilik modal. Hal ini wajar karena sistem ekonomi yang diterapkan yakni kapitalisme yang membuka kran bagi pemilik modal baik swasta maupun asing untuk menanamkan modalnya di negeri ini.
Berbeda dengan sistem Islam atau Khilafah yang sangat menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan menempatkan sebagai prioritas pembangunan dalam kondisi apapun. Sehingga fokus pembangunan dimasa kejayaan Islam yakni bagaimana pembangunan tersebut mampu memberikan manfaat dan daya dukung untuk masyarakat agar dapat memenuhi hak dasar dan kebutuhannya.
pada masa kejayaan Islam salah satunya di masa abbasiyah kegiatan keilmuan benar-benar mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sehingga, kebebasan akademik benar-benar dapat dilaksanakan, kebebasan berpendapat benar-benar dihargai, kalangan akademis selalu didorong untuk senantiasa mengembangkan ilmu melalui forum-forum diskusi, perpustakaan selalu terbuka untuk umum, bahkan perpustakaan pribadi dan istana pun terbuka untuk umum.
Sistem Islam sangat detail dan sempurna mengatur segala kebijakan dalam sendi-sendi kehidupan manusia, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena aturan Islam tak hanya di dunia namun juga untuk di akhirat.[]