Oleh Anita Irmawati
(Member Muslimah Voice Teens)
Satu persatu subsidi dicabut oleh pemerintah seperti subsidi BBM, listrik 900 V, dan wacana pencabutan LPG 3 kg pada pertengahan tahun 2020. Alasannya subsidi dianggap salah sasaran pada pihak penerima serta Dana akan dialokasikan untuk pembangunan. (https://m.merdeka.com/uang/era-jokowi-aneka-subsidi-energi-dicabut-ini-daftarnya.html)
Rakyat semakin menjerit, ekonomi yang kian merosot mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat karena kenaikan harga yang semakin meningkat pesat. Apalagi berbarengan dengan pencabutan subsidi. Inflasi semakin sulit dikendalikan, harga pasar yang tinggi diambang batas membuat masyarakat hanya bisa pasrah dalam keadaan karena penghasilan yang tak pernah naik justru semakin menurun.
Kebutuhan pokok semakin sulit dipenuhi seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan serta pendidikan. Kenaikan harga bahan pokok di pasar membuat masyarakat kebingungan, belum lagi ditambah gas LPG yang melambung tinggi karena pencabutan subsidi. Pelayanan kesehatan yang mahal dan terkesan tidak prima membuat masyarakat muak. Belum lagi biaya pendidikan anak yang tak bisa dijangkau oleh orang tua, pasti akan banyak anak yang harus putus sekolah. Inilah realita bangsa negara kaya raya pemilik segala SDA.
Namun pemerintah sibuk dengan kenaikan tarif pajak yang menekan rakyat. Pungutan liar dimana-mana hingga rakyat bingung uang itu untuk apa. Sedangkan uang rakyat banyak dicuri para koruptor. Atau di alokasikan pada pembangunan fasilitas jalan yang hanya dirasakan di kota besar seperti jalan tol. Padahal masih banyak jalan yang harus diperhatikan pemerintah pada pelosok negeri.
Negara ini kaya raya kaya akan sumber daya alam yang melimpah ruah. Kekayaan yang mana negeri lain tak punya. Namun sayangnya kekayaan ini tidak pernah diambil alih pemerintahan untuk dikelola secara mandiri. Padahal jelas SDA ini milik rakyat bukan segelintir manusia. Mirisnya lagi kekayaan ini dikelola oleh asing badan swasta yang pemerintah izinkan. Seperti perusahaan asing yang mengelola dibidang energi yaitu Freeport, Chevron, Newmont, PetroChina, ConocoPhillips, BP, dan lainya. Kerja sama ini tentu saja merugikan pasalnya pemerintah hanya dapat keuntungan sedikit namun rakyat menjerit karena kerusakan alam pada lingkungan. Pencemar dimana-mana hingga nyawa menjadi taruhan tinggal disana. Belum lagi perusahaan - perusahaan asing lainnya yang mengelola sumber daya alam dibidang yang lain.
Pemerintah tutup mulut pada persoalan ini. Belum lagi hutang negri yang melonjak tinggi, masalah korupsi yang semakin menjadi-jadi, atau defisit pada APBN yang mengakibatkan minus pada neraca perdagangan. Belum pernah rakyat merasakan fasilitas negara namun sudah dihimpit dengan segudang iuran dan tekanan. Padahal jika diperhitungkan mengenai sumber daya alam Indonesia mampu mandiri.
Pengelolaan sumber daya alam mampu mencukupi kebutuhan setiap nyawa yang berada di Indonesia. Pasalnya Indonesia mampu mandiri dengan mengelola energi sendiri seperti gas LPG, bahan bakar minyak, batu bara, pembangkit listrik. Dalam hal pangan Indonesia memiliki laut yang luas dengan jenis ikan yang beranekaragam, belum lagi produksi garam mandiri, ditambah hasil bumi di daratan yang tak pernah habis jika pemerintah mau mengelola sendiri. Beras, palawija, gandum, buah, sayur dan segala jenis bahan pangan tersedia di Indonesia.
Ketahanan energi dan pangan tidak akan diragukan. Rakyat akan tercukupinya kebutuhan. Tak perlu lagi memikirkan subsidi pasalnya keuntungan energi saja mampu mengaji setiap kepala keluarga. Sumber daya manusia yang berkualitas bisa dijadikan pionir dalam pengelolaan, tak usah jauh-jauh mencari ahli ke penghujung dunia masih banyak putra putri bangsa yang mampu melakoni.
Dengan demikian kesehatan terjamin, pendidikan gratis, dan ekonomi tak pernah krisis. Rakyat tidak perlu sedih ketika tidak ada subsidi dan pemerintah tidak perlu susah payah mencari celah subsidi cukup kelola saja sumber daya alam dengan mandiri.
Sayangnya sistem pengelolaan ini hanya mampu dilakukan oleh Islam. Karena dalam Islam harta dibagi menjadi tiga kepemilikan yaitu harta pribadi, harta umum, dan harta negara. Dan sumber daya alam merupakan harta umum yang harus dirasakan seluruh masyarakat tak pandang bulu antara si kaya dan si miskin namun mereka mempunyai prioritas sama yaitu hidup ini akan kembali pada Sang Maha Pencipta, jadi tak perlu menumpuk harta apalagi lewat jalan korupsi.
Jadi hanya Islam yang mampu wujudkan negara tanpa subsidi karena pemerintah mengelola sumber daya dengan mandiri.[]