Oleh: Amma Faiq
Papua masih memanas. Kini rakyat Papua Barat menuntut adanya referendum. Permasalahan Papua memang sudah lama muncul. Namun kali ini gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) semakin menjadi-jadi. Sudah puluhan nyawa melayang. Kerusuhan Wasior-Wamena dan di Nduga menjadi saksinya. Namun sampai saat ini pemerintah masih diam tanpa tindakan tegas. Masih sibuk dengan pembahasan pindah ibu kota, mobil dinas baru untuk Presiden dan lain sebagainya. Seakan nyawa yang telah melayang tak ada artinya.
Begitulah gambaran dalam sistem demokrasi yang telah merubah segalanya. Nasib bangsa seakan ada ditangan mereka yang memiliki kepentingan duniawi semata. Segelintir elit seakan sedang memainkan peran untuk memecah belah bangsa. Ada sosok yang haus akan kekuasaan dan sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk seluruh rakyat negara. Bahkan ketika bendera bintang kejora dikibarkan di depan istana, negara seakan tutup mata tutup telinga. Membiarkan rakyat Papua yang murka karena menganggap dijajah oleh pihak negara. Bahkan dialog yang diadakan pun tak mampu membendung keinginan rakyat Papua untuk merdeka.
Aksi Papua kini semakin nyata. Juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Viktor Yeimo menyatakan pihaknya akan menyerukan aksi mogok nasional untuk mendesak referendum (cnnindonesia.com/31/08/2019). Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe bahwa otonomi khusus (otsus) tak akan mampu menyelesaikan masalah. Harus ada perjanjian yang lebih kuat atau referendum (tirto.id/30/08/2019).
Apa yang terjadi di Papua merupakan bukti bahwa sistem demkkrasi tidak mampu mencegah konflik dalam negeri. Sebab, pemerintah bukanlah pihak mandiri yang bertanggungjawab atas negaranya. Pemerintah lebih seperti pion kekuasaan yang harus berjalan sesuai arahan asing dan aseng. Sudah saatnya rakyat kembali membuka mata. Melihat dengan seksama bahwa ada asing yang sedang memainkan peran dan aksi nyata. Melihat lebih dalam bahwa tidak ada kawan dan musuh abadi dalam demokrasi. Namun yang ada hanya kepentingan abadi. Sudah saatnya rakyat dan umat Islam membuka mata. Bahwa ada syariat Islam yang sangat menyejukkan dada. Membawa rahmat kepada semua dengan aturan dari Yang Maha Menciptakan, Allah Azza Wajalla.
Islam memandang negara wajib menjaga kesatuan bangsa dan mencegah segala upaya separatisme, disintegrasi, adu domba atau yang lainnya. Negara Islam juga harus menyelesaikan permasalahan berdasarkan sumber hukum Islam yakni al quran, hadits, ijma sahabat dan qiyas. Salah satunya adalah negara wajib mengelola sumber daya alam untuk kepentingan umat, memberlakukan rakyat secara adil sesuai dengan dalil-dalil hukum syara. Sehingga, upaya disintegrasi bangsa dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Sudah saatnya negara kembali kepada kepangkuanNya. Menjadi perisai dan pelindung bagi seluruh rakyatnya. Menerapkan syariat Islam secara total sebagai bukti keimanan untuk taat hanya kepadaNya. Wallahu A'lam Bishowab.[]