Oleh : Fauziyah Ali
Hadeeuh...koq jadi kecina-cinaan begini to, masalah-masalah negara kita? Emang negara ini punya Cina gitu? Lalu, kita rakyat Indonesia dianggap 'nggak ada' gitttuh?
Soal bawang putih, solusi impor bawang dari Cina. Listrik padam, kerjasama bangun PLTA dengan Cina. Ini sinyal-sinyal soal PDAM juga mau dikaitkan dengan Cina. Ayo coba, kalau kita list, kerja sama Indonesia sama Cina di bidang apa aja? Rasanya hampir di segala bidang yang ada hubungannya sama DUIT.
Lalu posisi kita, dimana tuh? Yang diuntungkan apa yang dirugikan? Atau pihak-pihak tertentu aja yang untung. Yang tega menari di atas penderitaan rakyat.
Wong yo nggak pernah membuat negara untung apalagi rakyat tambah sejahtera 'ngapain' tetep aja kerjasama sama Cina. Mikir???
Ngomong-ngomong nih, BPJS defisit hampir 28,4 T sampai-sampai bikin pusing pemerintah. Bisa-bisanya, BPJS sebagai lembaga asuransi untuk mendulang rupiah dari rakyat dan melepaskan diri dari kewajiban pemerintah sebagai penyedia layanan kesehatan yang mudah dan murah defisit sebesar itu.
Nah, Menteri Koordinanir Maritim karena kecintaannya kepada Indonesia katanya mulai cari-cari solusi. Ah, nggak apa-apa bila tidak sesuai jobdesk. Kan karena peduli terhadap masalah bangsa ini. Ah, dia mah suka gitu. Suka nggak nyambung. Hubungannya BPJS sama kemaritiman apa coba? Kan harusnya yang mengurusi Menteri Kesehatan bukan memteri Maritim.
Menteri Kordinator Maritim tuh mengurusi hal-hal yang terkait dengan urusan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementrian Perhubungan, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Pariwisata. Urusan Kesehatan bukan dalam jobdesk Menteri Koordinator Kemaritiman.
Tapi ya demi sesuatu, yang itu mungkin sesuap nasi atau sebongkah berlian, dipanggillah Dirut BPJS ini oleh Bapak Menteri ini. Walhasil, isi pertemuan itu kurang lebih begini: kan ini bpjs defisit, ini ada perusahaan asuransi Cina, Ping An Insurance yang siap bantu BPJS. Nanti akan dibantu evaluasi sistem IT nya. Ping An Insurance itu asuransi berbasis daring yang bisa membuat efisiensi asuransi kesehatan berbasis teknologi.
Waw...itu ya kalau kejadian, data-data yang masuk di sistem IT, yang notabene berisi data-data 222 juta, penduduk asli pribumi Indonesia masuk ke data perusahaan asuransi asing, bakal selesai kita.
Seperti ada nada kekesalan atau terbebani gitu, ketika akhirnya setelah berjalan beberapa tahun BPJS harus defisit sedemikian besar. Padahal kan sudah disistem asuransi, artinya lebih banyak yang bayar premi daripada yang klaim premi. Aduh, hitung-hitungan kapitalis memang sulit menjadikan rakyat sebagai objek yang harusnya dipenuhi kebutuhannya tapi menjadikan rakyat itu sebagai beban. Dan lagi-lagi solusi yang diambil gampang aja, 'kerja sama' dengan asing walaupun terpaksa menggadaikan negara sendiri.
Jadi semua ini mengungkap, sejatinya Indonesia adalah negara pengekor yang segalanya bergantung pada asing dan pada akhirnya memerima keputusan-keputusan asinh atas Indonesia. Ini namanya penjajahan. Soal BPJS hanya salah satunya saja.
Indonesia tidak berdaya karena tidak memiliki ideologi yang kuat. Apa yang mereka sebut ideologi bangsa nyatanya sama sekali tidak bisa membantu menyelesaikan persoaalan-persoalan bangsa ini. Dan juga tidak menjadikan Indonesia mandiri dan berdaya.
Indonesia butuh ideologi yang kuat dan benar untuk bangkit dari keterpurukan. Bagaimana kalau ideologi Islam saja. Kan sudah terbukti penerapannya selama 13 abad! Masya Allah.
Wallahu a'lam bisshowab
2 September 2019